Pemerintah Harus Lebih Serius Tekan Harga Beras

27-02-2015 / KOMISI VI

Kenaikan harga beras di pasaran sudah memasuki rekor tersendiri, naik hingga 30 persen dan sudah berlangsung hampir dua bulan. Publik mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah, karena belum pernah ada kenaikan selama dan setinggi ini.

 

"Upaya pemerintah harus lebih serius, operasi bulog harus lebih cepat dan bukan sekedar main-main untuk menstabilkan harga. Kenaikan harga yang berlarut-larut akan menjadi ruang gelap para spekulan dalam memainkan harga beras di pasaran dan menahan produksi harga beras," kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/2/15).

 

Pantauan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar IV ini, harga beli beras di penggilingan sudah mencapai lebih dari Rp9.500. Kondisi ini dapat memicu inflasi dan akan semakin menyulitkan masyarakat. Lebih jauh menurutnya melonjaknya harga beras tidak berdampak positif bagi petani.

 

"Petani kita sekarang ini sedang menghadapi cuaca ekstrim dan tingginya biaya produksi yang menjadi kendala pasokan beras nasional. Belum lagi, mahalnya biaya-biaya non-produksi seperti penggilingan, transportasi dan lain-lain," tandas politisi FP Gerindra ini.

 

Berlarutnya kenaikan harga beras semakin memperkuat kesan pemerintah tidak cukup siap menghadapi kondisi ini. Publik dapat menilai pemerintah tidak punya disain dan mekanisme yang jelas tentang 'Kebijakan Perberasan Nasional'.

 

"Saya berharap pemerintah masih berupaya dengan keras menurunkan harga, jangan sampai menyerah apalagi kalau ujug-ujug melakukan impor beras atas nama stabilitas harga beras nasional. Jangan sampai," demikian Heri. (iky)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...